 |
| Pj Bupati Mubar Saat Memberikan Sambutan |
Muna Barat, Sahabatsultra.com - Empat fraksi di DPRD Muna Barat (Mubar) mengkritisi kinerja Pemda Kabupaten Muna Barat, salah satunya terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama Pelayanan masyarakat mengenai kebakaran dan kesehatan. Empat fraksi itu adalah fraksi Amanat Demokrasi Indonesia Raya, Fraksi Perjuangan Bangsa, Fraksi Nasdem dan Fraksi Golkar mereka menilai kinerja Pemda belum efektif terutama OPD.
Sorotan tajam itu disampaikan empat fraksi dalam rapat paripurna tingkat 1 penyerahan dukumen perubahan KUA-PPAS APBD 2024 di kantor DPRD Mubar beberapa hari lalu.
Sekretaris Fraksi Amanat Demokrasi Indonesia Raya, Baitul Makmur menyoroti pembangunan perkantoran yang menjadi prioritas Pemda belum ada progres yang jelas.
Misal, pembangunan kantor DPRD, kantor bupati, rujab pimpinan DPRD dan masjid Agung yang hari ini digembor - gemborkan sebagai icon Muna Barat, namun faktanya tidak sesuai yang diharapkan DPRD.
"Kantor DPRD tidak ada progres. Dibikinkan tiga buah rujab dalam hutan dan aksesnya tidak ada, pertimbangannya apa, ini kan diskriminasi", Kata Baitul Makmur Saat rapat paripurna di Kantor DPRD pada hari Rabu, ( 11/9/2024).
Kemudian, Baitul Makmur juga menyoroti soal PAD Muna Barat. Mulai dari 2014 sejak mekar, hingga 2024 tidak ada peningkatan. Selama 10 tahun Muna Barat hanya bisa mendaptkan PAD 4,29 persen, hal ini menjadi perhatian khusus DPRD Mubar agar Pemda Mubar lebih bekerja serius untuk membangun Muna Barat lebih maju lagi.
"Ini sebenarnya hal yang harus perlu di evaluasi . Mana kadisnya, apa masalahnya, kenapa tidak bisa meningkatkan PAD. Kalau tidak bisa, ganti. Dia harus melakukan kreativitas, harus menyesuaikan dengan keadaan Muna Barat,” sindirnya.
Sama halnya yang disampaikan ketua Fraksi Perjuangan Bangsa, La Ode Amin. Dalam pandangan fraksi, LD. Amin sedikit menagih janji Pemda terkait dengan pokir. Janji Pemda dari tahun 2023 sampai saa ini belum terealisasi, padahal, pihaknya sudah membangun komunikasi dengan masyarakat apa yang menjadi reses mereka nanti.
Politisi PKB ini terpaksa gigit jari, karena apa yang dijanjikan kemasyarakat pupus karena pokir yang dijanjikan Pemda Rp 1,5 miliar tidak ada. Apa lagi, kata dia, dirinya sudah sudah janji kemasyarakat. Hal ini menjadi tidak lagi ada kepercayaan masyarakat kepada DPRD.
"Kalau berdasarkan reses kami itu, kita 2023 diawal tahun itu kita sudah janji masyarakat. Dan kemudian kegiatan itu belum ada dan kita dianggap sebagai pembohong dimasyarakat", keluhnya.
Kemudian, ketua DPC PKB Mubar juga ini menyoroti soal pelayanan di Diknas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Damkar dan Dinas Perhubungan. Menurutnya, tiga instansi tersebut harus lebih maksimal tingkat pelayanannya terhadap masyarakat.
"Muna Barat ini adalah kabupaten kepulauan ini, kalau bukan kita yang berbuat tidak mungkin ada orang lain yang prihatin pada daerah kita. Harus ada keseriusan ini", pintanya.
Senada dengan yang di sampaikan Sekretaris Fraksi Nasdem, La Ode Sariba. Pihaknya sangat menyayangkan sampai saat ini selama 10 tahun Muna Barat mekar, kantor DPRD masih menggunakan gedung PAUD. Kemudian, apa yang menjadi reses dimasyarakat juga tidak tersampaikan karena apa yang dijanjikan Pemda ke DPRD dalam bentuk pokir belum ada yang terealisasi.
Sehingga, hal itu menimbulkan mosi tidak percaya masyarakat terhadap lembaga DPRD.
"Dimana harkat dan martabatnya ini DPR, saya agak marah kalau soal ini pak, selama ini selalu kita menyesuaikan, hanya kita sapu dada, akhirnya masyarakat tidak percaya dan antipati terhadap DPR", bentak Sariba.
"Jangan dikonotasikan bahwa pokir itu bagi - bagi uang ke DPR, tidak. Program yang disampaikan oleh DPR kemudian dieksekusi oleh SKPD", tambahnya.
Kemudian, ketua komisi I DPRD Mubar juga ini soroti soal pembangunan kantor DPRD, Rujab Bupati, kantor Bupati dan Masjid Agung Muna Barat.
Pembangunan perkantoran di bumi praja laworoku ini dirinya mencium aroma tidak sedap karena anggaran yang sangat besar tetapi sampai saat ini progres pembangunannya masih belum maksimal.
"Jadi saya minta maaf, ini harus ditelisik ulang ini. Kita harus bentuk pansus untuk menindak lanjuti itu, jangan sampai disana ada kebocoran anggaran sehingga kesanya DPR mangguk - mangguk saja, jadi kita liat saja nanti. Yah semoga saja progresnya tahun ini tercapai", tegasnya.
Terkahir, dari Fraksi Golkar juga menyoroti pembangunan perkantoran. Melihat silfa APBD 2024 ini sebesar Rp 93 miliar, namun di perubahan ini tinggal Rp 11 miliar. Hal itu menjadi pertanyaan besar di lembaga DPRD.
"Sudah tidak seimbang ini pak Bupati. Harus menjadi perhatian khusus ini, mana sudah lama kita berkantor di gedung PAUD ini. Kemudian masjid raya yang tidak kelar - kelar", katanya.
Lanjut politisi tulen Golkar, dirinya juga sangat menyayangkan dengan kerja - kerja eksekutif yang sekarang ini, pasalnya, sejak pertama pembahasan anggaran APBD sangat tidak beres. Sehingga, melalui pandangan fraksi Golkar pihaknya mempertanyakan semua kinerja dimasing - masing OPD.
"Dari 93 miliar diawal tahun itu, sekarang jadi 11 miliar. Yang 43 miliar dibuat dimana itu dan program apa saja itu yang dicoret, harus jelas. Lalu 11 miliar itu apa yang dia includ programnya lalu 93 miliar apa programnya, haris jelas. Perencanaan awal APBD ini gagal total, gagal permanen", kesal Uking.
Sementara, Pj Bupati Muna Barat, La Ode Butolo sangat menyayangkan juga setelah melihat kondisi APBD Muna Barat.
"Saya juga kaget, apalagi dengan silva Rp 93 miliar itu, saya langsung panggil kepala Bapeda dan kepala Keuangan", katanya.
Meskipun demikian, LD. Butolo tetap akan mendengarkan apa yang menjadi perhatian DPRD saat ini. Dirinya kembali meyakinkan dan berjanji akan memprioritaskan pembangunan perkantoran bupati, kantor DPRD, rujab bupati, rujab pimpinan DPRD dan pembangunan masjid.
"Jadi persoalan kantor bupati dan DPR, Insyaalah ini bagian dari janji saya. Semua perkantoran saya sudah liat. Untuk masjid kemarin itu tidak ada anggaranya. Insyaallah tahun 2025 semua selesai. Yang menjadi anggaran 2024 kemarin saya minta maaf termaksud anggaran perubahan ini juga saya minta maaf", pungkasanya.
Laporan: Redaksi
Social Header