Mahasiswa Pulau Maginti Kritik Keras Pemkab Muna Barat soal Jalan Rusak di Kecamatan Maginti

Foto Istimewa

MUNA BARAT, SAHABATSULTRA.COM – Kondisi jalan rusak di Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat (Mubar) menuai kritik tajam dari kalangan mahasiswa asal Pulau Maginti. Ruas jalan yang menghubungkan Desa Pajala hingga Abadi Jaya disebut dalam kondisi memprihatinkan dan dinilai sebagai bukti lemahnya perhatian Pemerintah Kabupaten Muna Barat terhadap wilayah kepulauan.

Salah seorang mahasiswa, Dion Maginti menilai pemerintah daerah terkesan abai terhadap persoalan infrastruktur dasar yang berdampak langsung pada aktivitas masyarakat dan pelayanan pemerintahan desa.

“Ini bukan lagi sekadar kerusakan jalan, tapi cerminan ketidakseriusan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” kata Dion, Senin (20/4/2026).

Ia mengungkapkan, jalan tersebut merupakan akses utama bagi aparat desa dan masyarakat untuk menuju pusat pemerintahan kabupaten. Namun, kondisi jalan yang berlubang, berlumpur, dan sulit dilalui justru menghambat mobilitas serta memperlambat pelayanan publik.

Dion juga menyoroti adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah kepulauan dan daratan. Menurutnya, selama ini pembangunan infrastruktur lebih banyak terpusat di wilayah daratan, sementara daerah kepulauan seperti Maginti terkesan diabaikan.

“Kalau kondisi seperti ini terus dibiarkan, wajar jika masyarakat menilai pemerintah tidak adil dalam pembangunan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pembiaran terhadap jalan rusak tersebut berpotensi memperburuk kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Ia bahkan mempertanyakan komitmen Pemkab Muna Barat dalam mewujudkan pemerataan pembangunan.

“Jangan hanya bicara program dan visi, tapi realisasi di lapangan justru jauh dari harapan masyarakat,” tegasnya.

Dion mendesak pemerintah kabupaten segera mengambil langkah konkret dengan mempercepat perbaikan jalan Pajala–Abadi Jaya. Ia juga meminta transparansi dalam perencanaan dan penggunaan anggaran agar tidak menimbulkan kecurigaan publik.

Menurutnya, jika kondisi ini terus diabaikan, bukan hanya pelayanan pemerintahan desa yang terganggu, tetapi juga akan memperlebar kesenjangan pembangunan serta memicu kekecewaan masyarakat di wilayah kepulauan.

“Pemerintah harus segera bertindak, bukan sekadar menunggu kritik terus bermunculan,” pungkasnya.

Penulis: Redaksi