KPU Mubar Minta Masukan untuk Perbaikan Pilkada melalui FGD

Foto istimewa

Muna Barat, Sahabatsultra. Com -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna Barat (Mubar) menggelar Forum Group Dicussion (FGD) evaluasi pemilihan Gubernur dan Waki Gubernur  dan Bupati dan Wakil Bupati. Dalam kesempatan itu hadir berbagai stakeholder.

Ketua KPU Muna Barat La Tajudin, dalam sambutannya menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan proses pemilihan

"Evaluasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan upaya perbaikan berkelanjutan demi sistem demokrasi yang lebih transparan",  Kata La Tajudin dalam sambutanya. Senin, (24/2/2025). 

Lanjut, Ketua KPU Muna Barat La Tajudin  mengatakan, melalui kegiatan tersebut, KPU berharap mendapatkan masukan dari peserta FGD kemudian dijadikan perbaikan untuk ke depan. 

"Tentu saja kami mengadakan FGD ini karena ada instruksi KPU pusat," ujarnya

Kata dia, pasca pilkada ini sudah ada lagi kegiatan-kegiatan bimtek dan lainnya. Karena itu, KPU mengadakan diskusi-diskusi.

 "Karena kami membutuhkan masukan agar persiapan pilkada berikutnya lebih baik.

Sementara itu, Ketua KPU Muna Barat La Tajudin  mengaku, pilkada 2024  Muna Barat  secara umum berjalan lancar. Walau banyak hal yang di laporkan bahkan sudah melalui sidang di DKPP.  Dan DKPP mengatakan KPU Mubar tidak bersalah atau tidak melakukan  pelanggaran. 

"Suksesnya pilkada karena masyarakat Mubar  Tanpa peran serta masyarakat, tidak mungkin pilkada ini berjalan aman, sukses dan lancar," tutup La Tajudin. 

FGD dipandu langsung oleh La Tajudin dan menghasilkan sejumlah rekomendasi kritis. Peserta menyoroti isu netralitas ASN dan perangkat desa, peran media, hingga proses rekrutmen Badan Adhoc KPU yang dinilai belum optimal.

“Kami menemukan penyelenggara pemilu masih terdaftar di sistem partai (Sipol). Ini perlu diperbaiki agar tidak ada afiliasi politik,” Ungkap perwakilan pemantau pemilu. zul Awal

Ketua Bawaslu Muna Barat Awaludin Usa, turut menyampaikan catatan penting terkait pelaksanaan Pilkada dengan satu pasangan calon (paslon).

“Di Sultra, khususnya Muna Barat, kami baru pertama kali menghadapi Pilkada satu paslon. Banyak regulasi, seperti aturan kampanye kolom kosong, yang belum diatur detail. Ini perlu disesuaikan,” jelasnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan KPU, Bawaslu, pemantau pemilu, jurnalis, serta pemangku kepentingan lain guna mengevaluasi penyelenggaraan Pilkada yang akan datang. 

Penulis:  Amsir