 |
| Foto Istimewa |
Muna Barat, Sahabatsultra. com - Pelaksana Jabatan (Pj) Kepala Desa Maperaha, Kecamatan Sawerigadi, Kabupaten Muna Barat (Mubar), Damulin, angkat bicara menanggapi tuduhan dari warga eksodus Ambon yang menuduhnya menyerobot lahan tempat tinggal mereka.
Tuduhan ini muncul terkait penebangan sejumlah pohon jati yang diklaim sebagai bagian dari kawasan pemukiman eksodus.
Damulin menjelaskan bahwa pembukaan lahan yang dilakukan adalah untuk lahan fasilitas umum yang telah ada sejak tahun 1999, bersamaan dengan pembukaan lahan Eksodus, sehingga tidak ada tumpang tindih antara kedua kawasan tersebut.
Ia menegaskan lahan yang dipersoalkan adalah aset Desa Maperaha yang secara resmi terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan luas sekitar lima hektare.
“Penebangan pohon jati adalah persiapan pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) dan kebun desa yang bertujuan mendukung ketahanan pangan masyarakat kami,” ungkap Damulin, Kamis (30/10).
Ia menambahkan rencana ini telah dimusyawarahkan secara transparan dengan camat, Babinsa, tokoh masyarakat, warga desa, dan perwakilan warga eksodus, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
Damulin juga mengungkapkan upayanya mengaspal jalan menuju kawasan eksodus yang selama ini tidak tersentuh perbaikan meskipun telah berganti tiga kepala desa sejak 1999.
Ia sangat berharap tudingan tidak berdasar ini tidak memicu ketegangan yang menghambat pembangunan desa.
“Kami berkomitmen membangun desa demi kesejahteraan bersama sesuai visi misi Bupati dan Asta Cita Presiden RI,” tutup Damulin.
Warga eksodus Ambon yang enggan menyebutkan namanya demi menghindari kesalahpahaman dengan pihak yang kontra terhadap pemerintah desa menyatakan bahwa lahan fasilitas umum tersebut memang ada dan bukan termasuk lahan eksodus.
"Lahan fasilitas umum itu memang ada dan tempat penebangan jati untuk kebun desa pembangunan kandang itu bukan bagian dari lahan eksodus,"katanya
Ia juga menyampaikan dukungannya penuh kepada pemerintah desa dalam upaya membangun desa serta fasilitas yang dapat menunjang perekonomian masyarakat.
“Kami bersama-sama telah mengikuti musyawarah dan meninjau langsung lokasi lahan fasilitas umum. Kami memahami dan mendukung rencana pembangunan yang dilakukan, karena memang lahan ini bukan milik kami,” jelasnya.
Penulis : Redaksi
Social Header