 |
| Foto Ilustrasi Wartawan di larang masuk meliput warga bebas masuk |
Muna Barat, Sahabatsultra.com – Kekacauan tata kelola keamanan mencuat di Bandar Udara Sugimanuru saat pendaratan perdana pesawat Sriwijaya Air, Kamis (15/1/2025). Sejumlah wartawan justru dihalangi petugas untuk memasuki Security Check Point (SCP) guna melakukan peliputan, sementara warga umum terlihat bebas berada di area apron—zona dengan tingkat keamanan paling tinggi di bandara.
Ironisnya, di saat media resmi ditahan di pintu SCP, beberapa warga dan sebagian wartawan lain tampak leluasa merekam serta memotret langsung proses pendaratan dari area apron tanpa pengawalan maupun atribut keamanan.
Situasi ini memicu protes keras dari wartawan yang tertahan. Mereka mempertanyakan dasar pembatasan tersebut, mengingat area apron yang secara aturan merupakan kawasan steril justru terbuka bagi masyarakat nonotoritatif.
“Kalau alasan keamanan, seharusnya area apron yang paling ketat. Tapi faktanya justru warga bebas masuk dan merekam,” ungkap salah satu wartawan yang ditahan di SCP.
Seorang pegawai bandara, Aswan, saat dimintai keterangan menyebutkan bahwa pembatasan dilakukan atas instruksi pimpinan.
“Sesuai arahan pimpinan, media dibatasi di bagian kedatangan untuk melakukan peliputan,” ujarnya singkat tanpa menjelaskan dasar regulasi atau SOP yang dimaksud.
Pernyataan tersebut justru mempertegas adanya ketidaksinkronan antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Di satu sisi media dibatasi, di sisi lain pengawasan terhadap area terbatas tampak longgar.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait penerapan standar keamanan penerbangan serta manajemen akses di Bandara Sugimanuru, terlebih pada momentum penting seperti penerbangan perdana.
Kepala Bandar Udara Sugimanuru, M. Khusnudin, saat dikonfirmasi, menyampaikan permohonan maaf kepada insan pers atas insiden tersebut.
“Saya minta maaf kepada rekan-rekan media atas ketidaknyamanan atau perlakuan anak buah saya,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa tidak ada larangan terhadap peliputan media. Menurutnya, kejadian tersebut dipicu oleh penerapan SOP baru yang belum tersosialisasi secara merata kepada seluruh petugas.
“Sebenarnya tidak ada larangan peliputan. Hanya SOP yang baru. Siapa pun yang masuk area dalam bandara akan diberi rompi agar bisa dimonitor oleh petugas,” jelasnya.
Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan SOP tersebut tidak diterapkan secara konsisten, mengingat sejumlah warga berada di area apron tanpa rompi pengenal maupun pengawasan ketat.
Peristiwa ini menjadi catatan penting bagi otoritas bandara agar evaluasi menyeluruh dilakukan, terutama terkait konsistensi penerapan SOP, profesionalisme petugas, serta penghormatan terhadap kerja jurnalistik di ruang publik strategis.
Penulis: Redaksi
Social Header